BUDAYA POLITIK DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI NEGARA KOREA UTARA)

Setiap negara di dunia memiliki sistem administrasi negara masing-masing. Menurut Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell, a system implies the interdependence of parts, and a boundary between it and its environment. By interdependence we mean that when the characteristics of one part in a system change, all the other parts and the system as whole are affected. Definisi tersebut dipahami bahwa suatu sistem memperlihatkan hubungan antar bagian dan pembatasan antar bagian tersebut dengan lingkungannya. Adapun administrasi negara adalah manajemen dan organisasi daripada manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (Dwight Waldo). Administrasi negara sebagai sebuah sistem mengendalikan setiap unsur atau bagian dalam kehidupan suatu bangsa sehingga berlangsung sebagai satu keseluruhan yang bergerak pada pencapaian tujuan nasionalnya. Dengan demikian, sistem administrasi negara adalah keseluruhan daripada perundang-undangan, peraturan, praktek-praktek penyelenggaraan, hubungan-hubungan, kode-kode dan adat-adat kebiasaan yang berlaku pada setiap daerah wewenangnya (jurisdiction) untuk menunaikan dan menegakkan kebijaksanaan negara (Leonard D. White).

Sistem administrasi negara mempunyai hubungan yang berkaitan erat dengan lingkungan (environment), karena terdapat pengaruh besar terhadap sistem administrasi negara, bahkan dapat terjadi hubungan yang timbal balik. Faktor-faktor lingkungan diantaranya adalah geografis, historis, ekonomi, politik, sosial budaya, hankam, dan sebagainya. Faktor lingkungan tersebut menentukan bagaimana sistem administrasi negara di suatu negara berjalan. Salah satu elemen lingkungan yang memiliki pengaruh besar adalah faktor politik. Lebih jauh, pada sisi politik ini ditekankan khususnya budaya politik suatu bangsa. Budaya politik merupakan sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu (G. A. Almond dan S. Verba).

Menurut Almond dan Verba, budaya politik memiliki tipe masing-masing. Tipe budaya politik berarti jenis kecenderungan individu di dalam sistem politik. Tipe-tipe budaya politik yang ada adalah:

1.    Budaya Politik Parokial, merupakan budaya politik dimana ikatan seorang individu terhadap sebuah sistem politik tidaklah begitu kuat, baik secara kognitif maupun afektif. Di dalam tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apapun dari sistem politik. Ini diakibatkan karena individu tidak merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah bangsa secara keseluruhan.

2.    Budaya Politik Subyek, merupakan budaya politik dimana individu merasa bahwa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Individu yang berbudaya politik subyek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi sifatnya pasif. Mereka kerap mengikuti berita-berita politik tetapi tidak bangga atasnya, dalam arti, secara emosional mereka tidak merasa terlibat dengan negara mereka. Saat membicarakan masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman karena mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Pada sisi lain, saat berhadapan dengan institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Budaya politik subyek banyak berlangsung di negara-negara yang kuat (strong government) tetapi bercorak otoritaritarian atau totalitarian.

3.    Budaya Politik Partisipan, merupakan budaya politik dimana individu mengerti bahwa mereka adalah warga negara yang punya sejumlah hak maupun kewajiban. Hak misalnya untuk menyatakan pendapat, memperoleh pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan di sisi lain kewajiban misalnya membayar pajak. Dalam budaya politik partisipan, bebas mendiskusikan masalah politik, bebas mendirikan organisasi politik baik untuk memprotes ataupun mendukung pemerintah, hingga pada tingkatan tertentu dapat mempengaruhi jalannya perpolitikan negara.

Di setiap negara, budaya politik memiliki cerminan yang merepresentasikan kehidupan politik negara bersangkutan, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Budaya politik setiap negara berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Salah satu negara yang memiliki kekhasan dalam kehidupan politik adalah negara Korea Utara. Korea Utara adalah negara yang terletak di kawasan Asia Timur. Negara dengan sistem pemerintahan Republik Sosialis-Komunis tersebut merupakan negara yang berkarakteristik unik dalam kehidupan perpolitikan bangsanya.

Kehidupan politik di Korea Utara diwarnai dengan doktrin sebuah ideologi yang dinamakan dengan Juche. Juche adalah ideologi resmi rezim Korea Utara dan merupakan teori yang mengadilkan sistem penguasaan tunggal di bawah Kim Il sung (Presiden pertama Korea Utara) hingga Juche dapat dikatakan sebagai pemujaan personal untuk Kim Il-sung. Ideologi ini pertama kali dicetuskan oleh Kim Il-sung pada tanggal 28 Desember 1955. Dalam sidang Partai Buruh Korea ke-5 tahun 1970, Juche diresmikan sebagai ideologi resmi partai di negara komunis. Selanjutnya, ideologi tersebut didukung oleh konstitusi yang mana menurut konstitusi yang direvisi pada tahun 1982, Juche ditetapkan sebagai ideologi nasional resmi Korea Utara. Pada tahun 1974, Juche resmi dinamakan ‘Kim Il-sung-isme’ (atau Kimisme) sebagai sistem ideologi revolusioner yang baru dan unik.

Munculnya ideologi tersebut menjadikan rakyat Korea Utara sangat mendewakan sosok Kim Il-sung yang mana semasa hidup dipercaya oleh rakyatnya menjadi pemimpin tertinggi. Hal ini didukung pula oleh ajaran Juche yang mengungkapkan bahwa untuk mencapai sebuah kesejahteraan maka dibutuhkan suatu kepemimpinan yang mengatur segala aspek kehidupan, agar dalam implementasi kebijakan tidak akan saling berbenturan dan akhirnya akan membentuk sebuah sinambung. Dengan demikian, rezim Korea Utara telah menciptakan sistem ideologi tunggal, yaitu ideologi Juche yang berarti perwujudan kesatuan politik dan ideologi di masyarakat Korea Utara (world.kbs.co.kr).

Ideologi Juche yang merupakan ideologi resmi Korea Utara dan menjadi pengaruh besar dalam segi kehidupan politik rakyat Korea Utara secara otomatis menjadi ideologi partai politik yang berkuasa di Korea Utara. Korea Utara adalah negara yang menganut sistem satu partai (monopartai). Partai berkuasa yang memusatkan ideologi menempati posisi teratas dalam struktur kekuatan nasional, dimana secara nyata menguasai kekuatan legislatif, administratif dan yudikatif secara keseluruhan. Partai bukan hanya menguasai tiga lembaga itu, melainkan juga memimpin organisasi sosial dan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, Korea Utara dapat dikatakan sebagai negara yang dipimpin partai. Walaupun terdapat lebih dari satu partai, partai tersebut bukan kubu oposisi, tetapi mitra partai yang berkuasa. Partai berkuasa di Korea Utara adalah Partai Buruh Korea.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki sistem pemerintahan terpusat (sentralistik) dimana kekuasaan negara terkonsentrasi pada satu partai yang merupakan penguasa tunggal. Kekuasaan di dalam partai tersebut dimiliki oleh satu orang secara eksklusif, sehingga hal ini mencirikan kediktatoran. Pembagian kekuasaan di Korea Utara dibagi menjadi tiga kekuasaan, yakni: eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dipegang oleh perdana menteri; legislatif sebagai pembuat undang-undang dipegang oleh Ketua Majelis Rakyat Tertinggi (MRT); dan yudikatif sebagai pengawas undang-undang yang dipegang oleh para hakim agung yang dipilih oleh MRT. Dengan demikian, jelas bahwa pemerintah/negara memiliki kekuatan yang besar dibandingkan rakyatnya. Berikut gambar yang menunjukkan sistem yang berjalan di Korea Utara.

Dalam sistem pemerintahan Korea Utara, partai memimpin negara, dan ketuanya memimpin partai. Itulah prinsip dasar pelaksanaan sistem rezim Korea Utara secara keseluruhan. Sidang Rakyat Tertinggi sebagai wakil rakyat umum merupakan wadah dimana partai melaksanakan keputusannya. Oleh karena itu, Sidang Rakyat Tertinggi adalah lembaga politik tertinggi di Korea Utara. Sidang Rakyat Tertinggi melantik pejabat utama pemerintahan seperti pemimpin untuk melakukan tugas administrasi secara nyata.

Bagi rakyat Korea Utara pemimpin adalah lambang perwujudan tekad dan keinginan partai, serta merupakan pusat kekuatan untuk mengorganisir dan memimpin kegiatan sosiopolitik secara terpadu dan secara utuh. Peranan dan kekuatan pemimpin ditempatkan pada posisi teratas dan posisi yang tidak bisa ditantang. Budaya politik di negara Korea Utara dapat dikategorikan sebagai budaya politik subyek, yang mana orientasi warga negara bersifat pasif dalam kaitannya dengan kehidupan negara. Rakyat Korea Utara hanya menyadari sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap negara yang menerima segala bentuk kebijakan dan keinginan pemerintah. Tidak ada ruang bagi publik untuk bersuara memperjuangkan hak-haknya karena tidak dapat melakukan aktivitas politik dengan bebas, apalagi untuk turut campur tangan dalam aktivitas pemerintahan.

Lemahnya kesempatan berpolitik di Korea Utara akibat penerapan sistem partai politik tunggal telah menunjukkan kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir elit yang secara eksklusif menguasai negara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan bersifat tertutup serta cenderung otoriter. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Korea Utara mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan negara sendiri dengan kekuasaan yang bersifat pewarisan. Namun, di satu sisi dapat pula dipahami bahwa situasi yang telah terbentuk tersebut masih menunjukkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif dan stabil. Dengan demikian, antara rakyat dan pemerintah Korea Utara tidak terjalin hubungan yang setara, akibat situasi budaya politik yang tertanam pada rakyat. Terlebih dengan mengakarnya ideologi Juche maka semakin mengkristalkan sebuah sistem pemerintahan/administrasi negara yang sentralis dan jauh dari alam demokrasi.

Daftar Pustaka

http://documentstore.weebly.com/uploads/4/2/2/7/4227221/budaya_politik_di_indonesia.pdf,  [2012, 17 Februari]

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/05/budaya-politik-2/, [2012, 18 Februari]

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_03a.htm, [2012, 18 Februari]

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_04b.htm, [2012, 18 Februari]

Syafiie, Inu Kencana. 2007. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.